Penerapan Penegakkan HAM Pemasyarakatan Se-Nusakambangan Cilacap

**

Cilacap - Kunjungi pulau Nusakambangan, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Dahana Putra ingatkan petugas Pemasyarakatan harus kedepankan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), Minggu, (24/12).

Baca juga: Menyemarakkan Pemilu 2024, Lapas Terbuka Berkonsolidasi Tentang Sistem Hak Pilih Pemilu Untuk WBP Bersama Disdukcapil

"Kementerian hukum dan HAM, Separuh nafasnya adalah HAM. Maka menjadi kewajiban bagi kita setiap satuan kerjanya melaksakan penegakkan HAM secara utuh, " tegas Dahana di hadapan Kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan seluruh pejabat Struktural KemenkumHAM Se-Nusakambangan dan Cilacap.

Baca juga: Selamat! Akhirnya CPNS Lapstrinuka diangkat menjadi PNS

Ia menerangkan bahwa Petugas pemasyarakatan sangat erat kaitannya dengan HAM dan rentan atas pelanggaran SOP pemenuhan HAM terutama terhadap penanganan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

"Oleh karena itu memahami tugas dan fungsi sebagai petugas Pemasyarakatan seutuhnya adalah sangat penting dan tidak lupa memenuhi hak-hak WBP apabila persyaratan dan ketentuannya telah terpenuhi, "  ujarnya mengingatkan.

Baca juga: Lapas Permisan Nusakambangan Tetap Menjadi Idaman dari Rangkaian Kunjungan BPK ke Nusakambangan

Kedepan ia berharap petugas Pemasyarakatan se-Nusakambangan Cilacap dapat lebih cakap menempatkan diri dan mensejajarkan kinerja bahkan jauh lebih baik dari penegak hukum lain. 

"Kedudukan kita sebagai petugas Pemasyarakatan sama dengan aparat penegakkan hukum lain. Maka baiknya kita juga mensejajarkan diri dan lebih memahami dengan baik tugas dan fungsi seutuhnya terutama penegakkan HAM, " tutur Dahana.

Baca juga: Rupbasan Cilacap Ikuti Sosialisasi Rekonsiliasi Tahun 2023, Tanda Tangan Elektronik dan Survei Kepuasan Masyarakat Oleh KPPN Cilacap

"Fatal bagi kita jika kita tidak mengetahui apa tugas dan fungsi yang harus dilakukan ketika melaksanakan penegakkan hukum di bidang Pemasyarakatan terlebih buat kawan-kawan yang ada di Nusakambangan, " sambungnya.

Ia menerangkan bahwa Negara telah memberikan pengakuan, telah menyematkan, mengamanatkan dengan jelas kepada Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana Indonesia melalui Undang-undang nomor.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. ***

Baca juga: Ada Kejutan! Karupbasan Cilacap Lakukan Inspeksi Atribut